Pemilu – Gerakan penolakan politik dinasti di Sulawesi Tengah (Sulteng) terus bergelora menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Gerakan ini muncul sebagai bentuk protes terhadap praktik dinasti Politik yang di nilai telah menghambat demokrasi dan menganakemaskan keluarga tertentu.
Salah satu aksi penolakan politik dinasti di Sulteng terjadi pada Jumat, 1 Desember 2023. Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Palu menggelar Mimbar Demokrasi di halaman Kampus Universitas Abdul Aziz Lamadjido. Dalam mimbar tersebut, para mahasiswa menyuarakan penolakan terhadap politik dinasti dan pelanggaran HAM.
Ketua Pelaksana Mimbar Demokrasi Moh. Idham mengatakan, gerakan penolakan dinasti politik di Sulteng terus tumbuh dan berkembang. Idham menilai, praktik dinasti Politik telah menjadi ancaman serius bagi demokrasi di Sulteng. Oleh karena itu, kami menolak dinasti Politik,” kata Idham.
Selain mahasiswa, gerakan penolakan politik dinasti di Sulteng juga di dukung oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, budayawan, dan seniman. Mereka menilai, praktik dinasti Politik telah menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi di Sulteng.
Aksi penolakan dinasti Politik di Sulteng mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulteng. Ketua KPU Sulteng M. Hasri mengatakan, KPU Sulteng mendukung gerakan penolakan dinasti Politik.
“KPU Sulteng mendukung gerakan penolakan dinasti Politik. Kami menilai, praktik dinasti Politik telah menghambat demokrasi,” kata Hasri.
Hasri mengatakan, KPU Sulteng akan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya dinasti Politik. KPU Sulteng juga akan melakukan pengawasan terhadap praktik dinasti Politik dalam Pemilu 2024.
Penolakan dinasti Politik di Sulteng merupakan salah satu bentuk perlawanan masyarakat terhadap praktik politik yang di nilai tidak demokratis. Gerakan ini di harapkan dapat mendorong perubahan politik di Sulteng dan Indonesia pada umumnya.
Baca Juga: Pakar Politik Uang di Indonesia Tertinggi Ketiga di Dunia